IndSight – Gejolak sentimen kasus Kadin Cilegon karena dugaan pemalakan terhadap kontraktor Proyek Strategis Nasional (PSN) oleh oknum yang mengatasnamakan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Cilegon memicu respons cepat dari pemerintah dan aparat penegak hukum.
Kasus ini mencuat setelah sebuah video pertemuan viral di media sosial, memperlihatkan permintaan jatah proyek senilai Rp5 triliun tanpa proses lelang resmi kepada kontraktor PT Chandra Asri melalui PT Chengda Engineering Co. Ltd. Aksi tersebut disertai intimidasi, termasuk menggebrak meja di hadapan perwakilan perusahaan.
Tiga Tersangka Ditahan: Respons Cepat Penegakan Hukum
Polda Banten bergerak cepat menyusul viralnya video tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, polisi menetapkan tiga orang sebagai tersangka utama dan langsung melakukan penahanan. Mereka adalah:
- Muhammad Salim – Ketua Kadin Cilegon
- Ismatullah – Wakil Ketua Kadin Cilegon
- Rufaji Jahuri – Ketua HNSI
Langkah hukum ini menjadi sinyal kuat pemerintah dalam menjaga kepastian hukum sekaligus melindungi iklim investasi di wilayah industri strategis seperti Cilegon.
Intervensi Pemerintah Pusat: Sikap Tegas Presiden Prabowo
Insiden tersebut segera mendapatkan perhatian langsung dari pemerintah pusat, mengingat proyek yang disasar merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional era Presiden Prabowo Subianto. Presiden memerintahkan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM untuk memfasilitasi penyelesaian kasus secara cepat dan tegas.
Dukungan penindakan juga datang dari Menko Polhukam Budi Gunawan, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, hingga Kapolda Banten. Seluruhnya menegaskan bahwa tindakan premanisme atas nama organisasi tidak dapat ditoleransi dan harus diberi efek jera.
Analisis Data Media: Sentimen Publik Didominasi Negatif
Pemantauan data percakapan digital NoLimit Dashboard pada periode 9–24 Mei 2025 menunjukkan bahwa isu ini menjadi salah satu topik paling dominan di ruang media daring dan media sosial.
Data menunjukkan percakapan publik didominasi sentimen negatif, mencapai 97,47 persen. Sementara porsi sentimen netral dan positif hanya muncul dalam persentase yang sangat kecil. Kondisi ini menggambarkan kuatnya respons negatif masyarakat terhadap isu yang tengah dibahas.
Temuan utama berdasarkan data:
- Volume pemberitaan: Tinggi dan menyebar di berbagai media online serta platform sosial.
- Sentimen publik: Didominasi negatif, terutama menyoroti tindakan intimidatif pengurus Kadin Cilegon serta risiko premanisme terhadap investasi.
- Lonjakan percakapan:
- 14 Mei 2025: Saat BKPM memfasilitasi pertemuan penyelesaian.
- 17–18 Mei 2025: Setelah penetapan tiga tersangka dan pengumuman penonaktifan mereka dari organisasi.
Data ini memperlihatkan bahwa publik memandang kasus tersebut sebagai ancaman serius terhadap kepastian berusaha di Indonesia.
Perpecahan Sikap di Internal Kadin
Kasus ini juga menyoroti dinamika internal Kadin, terutama perbedaan sikap antara pengurus pusat dan daerah.
| Pihak | Sikap dan Respons |
|---|---|
| Kadin Indonesia (Pusat) | Mendukung proses hukum. Ketua Umum Anindya Bakrie menegaskan tindakan oknum tersebut tidak mewakili organisasi. |
| Kadin Banten & Cilegon | Terlihat membela tersangka. Kadin Banten bahkan sempat menawarkan bantuan hukum. Wakil Ketua Kadin Cilegon, Isbatullah, menyebut insiden itu sebagai “slip of tongue” akibat emosi. |
Perbedaan narasi ini menimbulkan persepsi publik bahwa konsolidasi internal Kadin belum solid dalam menghadapi isu yang menyangkut integritas organisasi.
Dampak terhadap Iklim Investasi
Laporan analisis menunjukkan bahwa insiden ini berdampak langsung pada persepsi investor terkait kepastian hukum. Munculnya dugaan “biaya siluman” menjadi perhatian khusus, terutama bagi investor asing yang beroperasi di kawasan industri.
Meski begitu, PT Chandra Asri memastikan bahwa komitmen investasi tetap berjalan. Respons cepat pemerintah pusat dinilai krusial untuk meredam kekhawatiran dan memulihkan kepercayaan pelaku usaha. Kasus ini menjadi momentum bagi pemerintah untuk menunjukkan komitmen terhadap lingkungan usaha yang aman, transparan, dan bebas dari intimidasi.
